Cilodong, DepokPost.Online-Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, setuju dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah di Kota Depok untuk diaudit, mengingat masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mengenyam pendidikan sesuai yang diamanatkan konstitusi
Hal itu diungkapkannya ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Grand Depok City (GDC), Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (2/7/2025).
Dia mengatakan, masih belum terpenuhinya kuota Sekolah Rintisan Gratis yang menargetkan bahwa di setiap kelurahan itu satu sekolah rintisan namun sampai dengan di launching hal tersebut belum juga terpenuhi.
Dirinya menyampaikan bahwa Program Rintisan Sekolah Gratis (PRSG) untuk menjawab antusias masyarakat dalam mendaftar anaknya ke program tersebut.
Tidak hanya itu bahkan pihaknya meminta kepada pemerintah kota Depok untuk segera melakukan evaluasi terhadap sekolah swasta yang menolak untuk MOU.
“Antusiasme masyarakat sangat tinggi, padahal sebelumnya banyak sekolah swasta menarik diri dari kerja sama. Ini di luar dugaan kami,” katanya.
Namun sangat disayangkan proses pendaftaran yang di laksanakan di Balaikota sehingga menyebabkan penumpukan dan menyulitkan proses klasterisasi berdasarkan domisili.
“Jika pendaftaran dilakukan di sekolah, datanya bisa langsung diklasifikasikan sesuai domisili siswa. Tapi karena dipusatkan, pemetaan wilayah menjadi tidak optimal. Ada warga dari Cilodong mendaftar ke sekolah di Cipayung, tentu ini menyulitkan secara transportasi,” ujarnya.
Tidak hanya itu bahkan pihaknya meminta agar pemerintah kota Depok untuk segera mengambil tindakan apabila masih ada sekolah swasta yang tidak ingin melakukan MOU.
“Kita minta segera di audit untuk dana bos nya karena saya sangat yakin banyak sekolah swasta yang penggunaan dana bos nya masih belum sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Bahkan pihaknya kembali menekankan agar sekolah swasta tidak mengedepankan untung rugi dalam proses pendidikan.
“Saya kembali menegaskan agar semua sekolah di kota Depok untuk bisa menampung siswa yang memang jaraknya dekat dengan sekolah karena hal tersebut sesuai dengan keinginan dari gubernur Jawa Barat agar siswa bersekolah dengan berjalan kaki,” tuturnya, (akn)
