Cilodong, DepokPost.com-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyatakan pembahasan dan penetapan perubahan APBD seharusnya dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa.
Fraksi PKS mendukung setiap perubahan anggaran yang berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Namun, kami juga menyampaikan catatan keberatan terhadap beberapa poin penting.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bambang Sutopo saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS sekaligus Nota Keberatan (Minderheit Nota) terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang dihadiri Wali Kota Depok, Supian Suri dan pimpinan rapat Ade Supriyatna di Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City (GDC), Cilodong, Selasa (12/8/2025).
Lebih lanjut dikatakan, waktu yang memadai diperlukan agar setiap pergeseran alokasi anggaran dapat dikaji dengan matang berdasarkan data lapangan, aturan, dan prosedur yang berlaku.
“Fraksi PKS mendukung setiap perubahan anggaran yang berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Namun, kami juga menyampaikan catatan keberatan terhadap beberapa poin penting,” kata Bambang Sutopo.
Enam Poin Keberatan Fraksi PKS Penghapusan Anggaran: 1.Pembangunan Masjid di Margonda
Fraksi PKS menolak penghapusan ini karena pembangunan masjid di Margonda merupakan rekomendasi para ulama dan kebutuhan umat.
“Margonda sebagai pusat keramaian membutuhkan masjid yang representatif. Kami berlepas diri dari tanggung jawab dunia akhirat jika Pemkot tetap menghapus anggaran ini,” tegas Bambang.
2.Penghapusan Santunan Kematian untuk Warga Miskin
PKS menilai kebijakan ini tidak pro-rakyat kecil dan menghapus simbol kehadiran negara di saat warganya berduka. Program ini bahkan mendapat Anugerah Paritrana sebagai pengakuan atas konsistensi Depok dalam jaminan sosial.
3. Pelaksanaan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG)
PKS mendukung pemerataan akses pendidikan, namun menyoroti minimnya persiapan pelaksanaan, mulai dari prosedur pendaftaran, kesiapan tenaga pendidik, hingga fasilitas belajar. Dampaknya, terjadi ketidakseimbangan jumlah siswa antar sekolah swasta.
4. Wacana Penghentian Program Universal Health Coverage (UHC)
Fraksi PKS menolak penghentian program berobat gratis dengan KTP ini. “Manfaatnya sudah dirasakan seluruh warga Depok. Kami mendesak agar UHC tetap dilanjutkan,” tuturnya.
5. Rencana Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Enggram
PKS meminta kajian komprehensif dan pembahasan dengan berbagai pihak agar kebijakan ini tidak memunculkan konflik lahan atau kemacetan baru.
6. Perluasan TPA Cipayung untuk Pembangunan PLTSa
PKS mengingatkan agar pengalaman kegagalan proyek ISWMP menjadi pelajaran. Solusi pengolahan sampah harus berbasis teknologi modern dan edukasi masyarakat, tidak hanya mengandalkan bantuan pusat.
Selain keberatan tersebut, Fraksi PKS juga mendorong pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga koordinasi lintas OPD.
BPBD diharapkan mampu menjalankan mitigasi dini dan respon cepat di wilayah rawan bencana, sehingga penanganan tidak sekadar reaktif, tetapi juga preventif.sampah harus berbasis teknologi modern dan edukasi masyarakat, tidak hanya mengandalkan bantuan pusat.
“Dengan catatan-catatan ini, Fraksi PKS menegaskan komitmennya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggaran pada kepentingan masyarakat Kota Depok,” ujar Bambang. (akn)
