Jakarta, DepokPost.com-Menjelang Kogres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, pernyataan Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun (KCB) yang melempar isu tentang dugaan adanya intervensi pemerintah, itu merupakan pernyataan sesat yang menuai reaksi keras.
Pasalnya, sejumlah pengurus daerah menilai pernyataan Hendry tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasar dan bisa merusak wibawa organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Ketua PWI Papua Barat Bustam, tudingan Hendry soal adanya calon titipan pemerintah, justru itu dinilai hanya menciptakan kegaduhan menjelang kongres.
Dengan adanya peryataan dan tudingan Hendry tersebut, sejumlah pengurus daerah bahkan menuding pernyataan Hendry kontraproduktif dengan semangat persatuan.
“Kalau ada individu yang menfgaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut-ikutan menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, yang bersangkutan seharusnya lebih hati-hati dalam bicara,” katanya.
Menurut Bustam yang juga ahli pers Dewan Pers itu mengatakan, independensi PWI dijaga dengan kerja nyata, bukanya dengan melempar isu intervensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, kita sambutlah sikap pemerintah yang mewakili negara, yang justru peduli taerhadap persolan yang membelit PWI dengan memfasilitasi demi terselenggarakntya Kongres Perstauan PWI di Cikarang nanti,” ujarnya.
Selain itu Bustam menandaskan, PWI seharusnya berterima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu dan memfasilitasi terselenggarnya Kongres Persatuan.
“Kita mesti positive thinking, bukan malah berpikiran picik. PWI kisruh berkepanjangan dan terbukti Hendry gagal berkontribusi untuk menyelesaikannya,” tuturnya.
Menurutnya, Kongres Persatuan PWI dengan mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” yang akan digelar tanggal 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi, dengan agenda utama memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat 2025-2030 diharapkan sebagai forum pemersatu dan ajang demokrasi yang mampu membawa semangat kebersamaan di tubuh PWI.
“Para utusan 39 proponisi dan cabang khusus Solo diharapkan bisa fokus pada regenerasi kepimpinan, bukan terjebak dalam isu-usi liar yang hanya melemahkan solidaritas organisasi wartawan tertua dan terbesar, yang diduga ada ambisi pribadi ingin terpilih menjadi Ketum PWI,” pungkas Bustam.
Hal senada juga dikatakan Ketua PWI Propinsi Kepaluan Riau, Saibansyah Dardani, pemerintah tidak pernah cawe-cawe dalam Kongres PWI. Pemakaian gedung BBTIK milik Kementian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cikarang, hanyalah sebagai dukungan fasilitas agar penyelenggaraan Konferensi berjalan lancar, sukses dan damai.
“Justru kalau ada pihak yang terus menggiring opini dengan melempar isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” tegas Saibansyah Dardani, Sabtu (23/8/2025).
Sebelumnya, Hendry mengatakan adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah calon tertentu merupakan “wakil resmi” pemerintah.
Dia bahkan mengaku mendapat laporan adanya ancaman konsekuensi, bila calon tersebut tidak didukung.
“Ini merupakan bentuk kepanikan dan takut kalah dalam pemilihan Ketuam PWI dalam Kongres nanti,” pungkasnya. (akn)
